Ketua DPP Partai Amanat Nasional, Bima Arya Sugiarto mengatakan, bahwa koalisi sepakat untuk memberikan sanksi terhadap PKS. Hal ini, karena selama ini PKS sudah melanggar kesepakatan koalisi beberapa kali. Misalnya, masalah bahan bakar minyak, Century dan kasus pajak. "Semalam baru evaluasi saja, setahu saya semua diserahkan kepada presiden. Ya kalau koalisi sih sepakat untuk pemberian sanksi yang tegas," kata Bima Arya, Rabu 4 April 2012. Lalu apa sanksi tegas menurut koalisi? "Sanksi paling tegas tentunya diikhlaskan keluar dari koalisi," kata dia. Sementara, kata Bima usulan pemberian sanksi ini justru datang dari Demokrat. "Namun, usulan ini dipahami dan dimengerti anggota parpol koalisi. Kami sudah berkali-kali seperti ini. Makanya, sekarang bola ada di SBY. SBY setahu saya tak bicara detil soal pemberian sanksi," kata dia. Sebelumnya, politisi Demokrat Ruhut Sitompul mengungkapkan Ketua Dewan Pembina Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, akan kembali mengadakan pertemuan dengan Sekretariat Gabungan. Dalam pertemuan itu, PKS kembali tidak dilibatkan. Koalisi, kata dia, akan jelas tanpa PKS. "Karena dalam satu keluarga tak lagi mempunyai rasa kebersamaan dan kontrak politik sudah dilanggar," kata Ruhut. Lalu, apakah PKS sudah pasti dikeluarkan? "Dalam politik harus punya hati. Kalau tidak diundang maka tanyakan pada rumput yang bergoyang," kata dia tidak menjawab pertanyaan. Mengenai posisi menteri PKS di kabinet, Demokrat menyerahkan keputusan itu kepada SBY sebagai presiden yang memiliki hak prerogatif. Ruhut pun tidak menampik jika SBY akan menentukan pengganti menteri PKS dalam pertemuan dengan Setgab mendatang. "Kita tunggu saja pertemuan Setgab. Kalau ada penggantinya, terserah Pak SBY." Sementara PKS mengaku legowo apapun keputusan SBY. "Jika rapat setgab malam ini sepakat putuskan PKS tidak lagi bagian dari koalisi, maka PKS dengan legowo menerima hal itu," kata Sekretaris Jenderal PKS, Mahfudz Siddiq, Rabu 4 April 2012. • VIVAnews