Gubernur Jawa Timur, Soekarwo mengusulkan proses pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) bisa dilangsungkan tanpa proses kompetisi (Pemilu). Pemilihan kepala daerah bisa saja ditempuh lewat mekanisme musyawarah untuk mufakat diantara para Partai Politik. Sebagai informasi, provinsi Jawa Timur (Jatim) bakal menggelar Pemilukada untuk 6 daerah yaitu meliputi Kota Batu, Kabupaten Probolinggo, Bojonegoro, Sampang, Bangkalan dan Nganjuk. "Politik itu tak harus berkompetisi tapi juga bisa di musyawarahkan. Pendekatan ini bisa lakukan pada Pemilukada di enam kabupaten/kota di Jatim tahun 2012," kata Soekarwo disela silaturrahim antara Gubernur dengan partai politik (Parpol) di Jatim di Kantor DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jatim di Surabaya, Senin 23 April 2012. Soekarwo yakin, wacana pemilihan kepala daerah Tanpa Pemilu bisa saja terealisasi jika ada komunikasi politik yang baik diantara ketua Parpol. Sebab selama ini masyarakat sebetulnya menunggu calon yang diusung Parpol. "Kalau mereka sudah musyawarah mufakat mengusung pasangan calon yang diyakini bisa mensejahterakan masyarakat, tentu masyarakat bisa menerimanya," kata dia. Lebih ekstrim lagi, Soekarwo mengusulkan kepala daerah bisa saja dipimpin oleh calon dari Parpol secara bergantian. Tak hanya bupati atau walikota, wacana penggiliran kepala daerah bisa juga diterapkan di tingkat provinsi. "Kalau perlu gantian, daerah ini calon dari partai A yang dimenangkan, lalu pemilukada tahun berikutnya calon dari partai B. Model ini juga bisa diberlakukan untuk Pilgub Jatim mendatang," ungkapnya. Soekarwo mengatakan, wacana yang digulirkannya itu perlu dikembangkan dan bisa menjadi ide baru dalam dunia perpolitikan. Alasannya, politik sebenarnya hanya masalah persepsi. Untuk mendukung wacana tersebut, Soekarwo menganggap pemilihan kepala daerah tanpa Pemilu bisa menghemat biaya. Selain itu, calon-calon yang peluang menangnya tipis, tidak usah memaksakan diri karena hanya menghambur-hamburkan uang. Menanggapi usul tersebut, Ketua DPW PKB Jatim, Abdul Halim Iskandar menyatakan wacana yang diusulkan Soekarwo tersebut akan sulit dilaksanakan. Alasannya, jumlah Parpol di Indonesia saat ini cukup banyak. "Mungkin 10 atau 15 tahun mendatang, baru bisa dilaksanakan," tegas Wakil Ketua DPRD Jatim ini. Senada, Ketua Umum DPW PKS Jatim, Hamy Wahyunianto mengaku pesimis wacana Soekarwo bisa direalisasikan pada Pemilukada tahun 2012 mendatang. Alasannya, parameter bagi parpol untuk bisa diajak musyawarah mufakat itu tak jelas. "Kemudian, siapa yang disepakati untuk diusung bersama dalam pemilukada, tentu sulit, sebab suara mereka beda tipis. Jadi tetap harus berkompetisi, jika ingin mencari kekuasaan," ujarnya. Hamy menambahkan, pesan yang dia pahami dari wacana yang diusulkan Soekarwo adalah paradigma untuk menciptakan kerukunan sebelum dan sesudah pemilukada. (adi) • VIVAnews