"Presiden berhak mengganti menterinya kapanpun dipandang perlu." Ita Lismawati F. Malau, Nila Chrisna Yulika VIVAnews - Ketua DPP Partai Golkar Hadjrianto Tohari menilai presiden punya kewenangan penuh atas menteri-menteri sebagai pembantunya. Dengan demikian, menurutnya, presiden tidak perlu meminta menterinya mengundurkan diri. "Presiden berhak mengganti menterinya kapanpun dipandang perlu," kata Hadjrianto di Jakarta, Jumat 20 Juli 2012. Hal ini menanggapi pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang minta menteri mundur jika terlalu fokus di partai politik sehingga mengganggu kinerja di kabinet. Hadjrianto mengatakan, menteri--baik yang berasal dari parpol maupun non parpol--adalah pembantu dan bertanggung jawab kepada presiden. Presiden punya hak prerogatif untuk mengganti mereka jika memang dinilai tidak mampu bekerja dengan baik. "Walhasil menteri itu posisi politiknya tidaklah kuat: sangat tergantung pada presiden," kata dia. Oleh karena itu, Hadjrianto menilai seharusnya presiden tidak melempar bola kepada menteri untuk memilih mundur atau tidak. Sebab, bola ada di tangan presiden sendiri. Jika presiden memandang perlu memberhentikan menteri-menterinya tidak boleh seorangpun menolaknya. "Bahkan tidak boleh parpol manapun berkeberatan, merengek-rengek, apalagi protes," kata dia. Pernyataan Presiden SBY itu, dia menilai, merupakan bentuk menghormati dan merasa tidak enak pada parpol koalisi. Menurutnya, presiden ingin semua parpol punya kesamaan pemikiran bahwa urusan negara harus diprioritaskan dibanding urusan politik. (sj) © VIVA.co.id