Fahmi Firdaus - Okezone Selasa, 28 Agustus 2012 06:00 wib wib Foto: (dok okezone) JAKARTA - Hasil Analisis Pusat Pelaporan Analisis Transaksi dan Keuangan (PPATK) menyebutkan bahwa Provinsi DKI Jakarta merupakan peringkat pertama sebagai daerah terkorup. Menanggapi hal itu, Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama meminta PPATK segera melaporkan hasil temuannya tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar segera ditindaklanjuti. “Saya kira PPATK bisa serahkan ke KPK untuk ditindaklanjuti, supaya KPK bisa membuktikannya,” kata pria yang akrab disapa Ahok tersebut kepada Okezone, Senin (27/8/2012) malam. Ahok menjelaskan, dalam merilis peringkat daerah terkorupsi, sebaiknya PPATK ditunjang dengan bukti dan keterangan yang lengkap agar jangan terjadi kesalahpahaman, terlebih menjelang Pemilukada DKI putaran kedua. “PPATK sebaiknya tidak membuat pernyataan seperti ini ketika Pemilukada sedang berlangsung, terlebih jika datanya tidak bisa dibuktikan. Biasanya PPATK bisa menyerahkan ke KPK untuk ditindaklanjuti. DKI sebagai barometer Indonesia jangan sampai kalau ternyata dan benar diamini, semua akan ikutan kan tidak ada sanksinya,” jelasnya. Ahok yang juga mantan Bupati Belitung Timur ini menambahkan, jika apa yang dirilis oleh PPATK tersebut tidak benar, maka tim sukses rivalnya yaitu Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli dapat meminta pertanggungjawaban dari PPATK. Namun anehnya, saat ini timses dari pasangan Foke-Nara terkesan diam dengan adanya temuan dari PPATK tersebut. “Tetapi jika tidak terbukti sebaiknya juga dituntut saja oleh timsenya Foke, jangan jadi kebiasaan tidak baik juga ditengah Pemilukada dikeluarkan berita ada indikasi seperti itu, nanti suara Foke-Nara turun, itu kan dapat merugikan,” sindir Ahok. Dari hasil analisis PPATK tercatat Provinsi DKI Jakarta berada di posisi pertama sebagai daerah yang dilaporkan adanya dugaan korupsi yaitu sebanyak 46,7 persen. Diperingkat ke dua disusul Jawa Barat (6 persen), Kalimantan Timur (5,7 persen), Jawa Timur (5,2 persen), Jambi (4,1 persen), Sumatera Utara (4 persen), Jawa Tengah (3,5 persen), dan Aceh Darussalam dan Kalimantan Selatan (2,1 persen). Sementara daerah yang paling kecil laporan tindakan korupsi adalah Kepulauan Bangka Belitung (0,1 persen), Sulawesi Barat (0,3 persen), Sulawesi Tengah (0,4 persen), Nusa Tenggara Barat dan Papua Barat (0,5 persen), Kalimantan Tengah (0,6 persen), Sumatera Barat dan Bali (0,7 persen), Nusa Tenggaran Timur dan Bengkulu (0,8 persen) dan Sulawesi Utara (0,9 persen). (sus)