Misinya memberantas kemiskinan dan mengembalikan kedaulatan rakyat. Jum'at, 7 September 2012, 21:12 Denny Armandhanu Logo Partai Kedaulatan VIVAnews - Partai Kedaulatan (PK) hari ini, Jumat 7 September 2012, menyerahkan dokumen untuk memenuhi persyaratan verifikasi Partai Politik untuk bisa ikut Pemilu 2014, di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat, Jakarta. Partai yang mengusung jargon anti kemiskinan ini siap bersaing memperebutkan kursi di parlemen. “Kami hari ini datang untuk memenuhi ketentuan KPU, terkait persyaratan administratif. Setelah ini, kami akan melakukan sosialisasi Partai Kedaulatan kepada publik," kata Ketua Umum PK, Denny M. Cilah, yang datang bersama Sekjen PK Restianrick Bachsjirun. "Kami akan lebih mengenalkan visi, misi, dan substansi perjuangan kami. Dengan pemahaman publik yang lebih baik kepada Partai Kedaulatan, kami optimistis untuk bertarung dalam pesta demokrasi pada 2014 kelak,” ujarnya. Restianrick menambahkan, partainya yakin bisa bersaing dengan partai-partai lainnya. Bukan omong kosong, dalam dokumen pendaftaran ke KPU, dikatakan bahwa PK telah memiliki pengurus di 33 provinsi, 75 persen di kabupaten/kota, dan 50 persen di kecamatan seluruh Indonesia, sebagaimana diharuskan dalam UU Pemilu yang baru. Modal lainnya adalah, di legislatif pada periode 2009-2014, PK sudah memiliki sekitar 100 anggota DPRD Provinsi dan kabupaten/Kota. Basis utama PK selama ini ada di kawasan Indonesia timur dan tengah. Sedangkan untuk Indonesia barat, belum sekuat di kedua kawasan tersebut. “Kami masih punya waktu sekitar 1,5 tahun lagi. Saya yakin PK akan mampu memenuhi ambang batas parlemen yang 3,5 persen," papar Erick. "Kami memang bukan partai yang punya uang. Partai kami juga tidak mengandalkan tokoh. Ini partai pergerakan. Ini partainya anak muda. Dengan dukungan anak-anak muda yang penuh idealisme, kami yakin Partai Kedaulatan bisa mencapai target meraup suara minimal 5 persen,” ujarnya. Misi utama partai ini adalah membuat tiap rakyat Indonesia benar-benar berdaulat atas nasibnya sendiri. Berdaulat dalam bidang politik, dalam bidang ekonomi, dan budaya, sehingga Indonesia bisa jadi negara sejahtera serta kuat di Asia. “Rakyat harus berdaulat. Ada atau tidak ada pemerintah, rakyat tetap harus berdaulat. Rakyat adalah pemilik bumi, pemilik negeri Indonesia yang luar biasa. Kita ini hidup dengan menginjak bumi, bukan di awang-awang. Karenanya, tidak boleh ada lagi rakyat yang terusir dari lahan miliknya, apalagi karena dikalahkan oleh pemodal,” ungkap Denny. Menurut Denny, dengan kekayaan sumber daya alam yang sangat besar, seharusnya tidak ada lagi rakyat Indonesia yang miskin. Karena itu, PK beranggapan tidak boleh lagi ada rakyat Indonesia yang miskin. (art) © VIVA.co.id