Jakarta, Universitas Narotama -- Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Vorobieva buka suara soal usulan Gubernur Bali I Wayan Koster mencabut Visa on Arrival (VOA) terhadap warga Rusia.

"Pertama-tama, pencabutan Visa on Arrival hanyalah proposal dari gubernur Bali dan saya harap masalah ini tidak dipersoalkan," kata Vorobieva di Sarinah, Jakarta Pusat, Jumat (17/3).

Vorobieva mengatakan jika pencabutan dilakukan, hal ini akan berdampak pada arus wisatawan yang datang dari Rusia.

Dia menyiratkan bahwa para turis Rusia bakal berpikir dua kali untuk datang ke Indonesia jika tak bisa mendapat VOA.

"Ketika Anda memikirkan tempat untuk dikunjungi tentu Anda akan berpikir betapa sulitnya jika Anda tak bisa mendapatkan Visa on Arrival," ucapnya.

Vorobieva juga menuturkan mayoritas turis Rusia sangat taat hukum terhadap regulasi maupun tradisi di RI.

Hal itu lantaran pemerintah Kremlin selalu mendesak turis untuk mematuhi hukum Indonesia, tradisi, dan budaya, sesuai dengan yang mereka cantumkan di situs web kedutaan.

"[Oleh sebab itu], tentu seperti bangsa lainnya, pasti ada beberapa orang yang tidak terlalu taat hukum. Saya pikir itu bukan sesuatu yang harus kita fokuskan," ujar dia.

Sebelumnya, Gubernur Bali mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk mencabut pemberian VOA bagi warga Rusia dan Ukraina yang ingin bertandang ke Bali.

"Saya sudah bersurat kepada Menkumham tembusan kepada Menlu untuk mencabut Visa on Arrival bagi warga Rusia dan Ukraina yang ingin ke Bali," kata Koster.

Dia memberikan usulan itu lantaran maraknya laporan soal warga dari dua negara tersebut yang melakukan pelanggaran di Pulau Dewata dengan berkedok kunjungan wisata.

Selain itu, Koster juga menilai kondisi kedua negara yang kini sedang berkonflik membuat warga asing tersebut ramai-ramai ingin mencari kenyamanan di Bali.

"Karena dua negara lagi perang, mereka enggak nyaman di negaranya. Mereka pun ramai-ramai datang ke Bali, termasuk orang yang tidak berwisata juga kembali untuk mencari kenyamanan, termasuk juga untuk bekerja," kata dia.

Saat ini pihak imigrasi Kemenkumham sedang mengkaji usulan tersebut.

Sumber = cnnindonesia.com/internasional